Tantangan Perencanaan Kota di Negara Berkembang

Perancangan Kota adalah pengaturan unsur-unsur fisik lingkungan kota sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi baik,ekonomis untuk dibangun dan memberi kenyamanan untuk dilihat dan untuk hidup didalamnya (Harry Anthony dalam Antoniades, 1986).

Perancanaan kota menjadi faktor penting dalam upaya pembangunan suatu bangsa dan negara. Layaknya sebuah kota, tiap negara dihadapkan pada problem yang berbeda-beda. Problem yang dihadapi negara berkembang jelas berbeda dengan negara maju. Perencanaan kota di negara berkembang (Urban planning in developing countries) telah menjadi bidang ilmu yang dipelajari oleh banyak urban-planner dan pembuat kebijakan, tidak hanya di negara berkembang namun juga di negara-negara maju.

   sumber: www.worldbank.org

Dalam research yang diadakan oleh world bank, dalam 40 tahun kedepan, negara berkembang diproyeksikan akan mengalami peningkatan jumlah penduduk hampir 90 %. Hal ini berkebalikan dengan negara maju yang trend-nya justru menurun. (www.worldbank.org)

Populasi perkotaan diperkirakan akan meningkat sebesar 1,5 miliar selama 20 tahun ke depan, sedangkan jumlah kota-kota besar akan berlipat ganda. Pada tahun 2015 PBB memprediksi bahwa akan ada 358 kota dengan satu juta atau lebih orang dan 27 kota dengan sepuluh juta penduduk atau lebih. Dan sebagian besar pertumbuhan ini akan terjadi di negara berkembang.

Masalah utama yang dihadapi negara berkembang berkaitan erat dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan perencanaan kota yang matang akan menimbulkan berbagai permasalahan termasuk kemiskinan, kesenjangan sosial, kriminalitas dan berbagai masalah kependudukan lain.

Jumlah penduduk kota yang terus meningkat harus diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana. Karena bersamaan dengan meningkatnya penduduk dalam suatu kota , bertambah pula beban yang harus ditanggung kota tersebut. Meningkatnya penduduk akan secara otomatis meningkatkan permintaan akan lapangan pekerjaan, pemukiman penduduk, pelayanan masyarakat serta peningkatan tingkat produksi.

Ketika suatu kota tidak siap, hal yang akan terjadi adalah munculnya pemukiman liar. Yang akan mempersulit realisasi perencanaan kota. Tidak tersedianya lapangan kerja akan berujung pada meningkatnya angka kriminalitas, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Meningkatnya populasi yang tidak diiringi dengan peningkatan dalam bidang pendidikan dapat berakibat fatal. Pendidikan mutlak diperlukan dalam peningkatan kualitas SDM. Kuailtas SDM akan berpengaruh pada mata pencaharian rata-rata suatu negara. SDM yang buruk hanya akan mendapat tempat sebagai labour dalam industri. Sebaliknya, kualitas SDM yang baik memberikan lebih banyak peluang posisi strategis dalam industri.

sumber: www.apakabarnews.com

Tidak tercukupinya kebutuhan pangan akan berujung pada kemiskinan dan kecemburuan sosial. Malthus (1798) mengatakan bahwa ada kecenderungan tingkat pertumbuhan penduduk atau populasi penduduk meningkat  secara geometris, sedangkan tingkat produksi meningkat secara aritmatis. Sehingga, pertumbuhan populasi penduduk yang tak dibatasi atau dikendalikan tingkat pertumbuhannya di sebuah negara dapat menyebabkan negara tersebut jatuh kepada kemiskinan akut.

Daya tampung kota harus terus ditingkatkan. Ketersediaan lahan pemukiman, lapangan pekerjaan, bahan konsumsi dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan.  Menurut penelitian Overseas Development Institute, the lack of infrastructure in many developing countries represents one of the most significant limitations to economic growth and achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). Sehingga harus diadakan pula peningkatan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Link terkait:

Urban Planning and Poverty in Developing Countries